Soal Pilkada Tidak Langsung, Akademisi Nilai Bisa Perkuat Kaderisasi Partai dan Permudah Pengawasan Politik Uang

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - - Pakar kebijakan publik Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Risma Niswaty memberi pandangannya soal wacana Pilkada tidak langsung.

Menurut Risma Niswaty menilai wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD dapat menjadi opsi yang positif.

Dengan catatan penting untuk memperkuat kaderisasi partai politik sekaligus mendorong lahirnya kepala daerah dengan standar kompetensi yang lebih jelas.

Ia berasalan, partai akan memilih kader terbaiknya yang memenuhi standar kompetensi, bukan popularitas semata.

“Saya kira itu salah satu alasan mengapa beberapa elite partai cenderung setuju pilkada balik ke DPRD. Karena dengan cara itu, mungkin kita berharap mereka melahirkan kader-kader yang punya standar; standar pendidikan, standar pengalaman,” kata Risma dalam diskusi Forum Wartawan Politik (FWP) dengan tema "Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada" di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/2/2026).

“Karena sekarang kita lihat siapa saja bisa maju, kita tidak tahu latar belakangnya. Padahal rakyat yang dipimpin sangat mungkin lebih cerdas dari wakilnya,” sambungnya.

Lebih jauh, ia memberikan penjelasan soal sistem pilkada langsung selama ini membuat kontestasi politik kerap ditentukan oleh faktor popularitas dan kekuatan modal.

Hal dianggap membuat partai politik dinilai belum optimal menjalankan fungsi pendidikan dan kaderisasi.

Risma memberi penekanan, apabila pilkada dipindahkan ke DPRD, partai politik seharusnya memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menyiapkan kader dengan pengalaman, pendidikan, dan rekam jejak yang terukur.