Wacana War Tiket Haji, HNW Peringatkan Kasus yang Jerat Gus Yaqut

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gagasan tentang penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji yang digulirkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), menuai beragam tanggapan dari anggota Komisi VIII DPR RI. Sejumlah legislator menilai konsep tersebut masih membutuhkan kajian mendalam, bahkan ada yang menyebutnya tidak urgen untuk dibahas saat ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, berpendapat bahwa inti persoalan yang jauh lebih mendesak ketimbang perdebatan seputar war ticket adalah upaya memangkas masa tunggu keberangkatan, khususnya bagi jemaah lanjut usia (lansia) maupun mereka yang memiliki kondisi kesehatan rentan (risti).

"Bukan sekadar soal war ticket, tetapi bagaimana kita bisa memberikan percepatan antrean kepada para lansia, kepada jemaah dengan risiko kesehatan tinggi, dan kepada mereka yang kondisinya tidak memungkinkan untuk menanti giliran terlalu panjang," ujar Maman dalam Rapat Kerja bersama Kemenhaj di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).

Menurut politikus tersebut, kebijakan prioritas bagi jemaah dengan kebutuhan khusus bisa menjadi solusi nyata atas panjangnya daftar tunggu haji di Tanah Air, yang di sejumlah daerah bahkan mencapai puluhan tahun. "Kita tidak ingin ada calon jemaah yang harus bertahan 30 atau 40 tahun hanya untuk bertanya-tanya, apakah usianya masih cukup saat tiba gilirannya," tegasnya.

Maman juga menegaskan komitmen Komisi VIII DPR untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan haji 2026. Ia bahkan menyatakan para wakil rakyat siap menjadi juru penerang di daerah pemilihan masing-masing, guna meyakinkan masyarakat bahwa kesiapan pemerintah pada tahun ini tergolong paling sistematis.