Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi, Mulyanto Soroti Tekanan Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah yang membuka opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan tersebut dinilai akan menekan daya beli masyarakat sekaligus memicu inflasi yang merugikan berbagai kalangan.

Imbas Kenaikan Harga Minyak Dunia dan Dampaknya pada BBM

Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel menjadi latar belakang pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM subsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan opsi tersebut sebagai respons terhadap kondisi pasar global yang tidak menentu.

Mulyanto mengingatkan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite akan menyulitkan masyarakat, sehingga pemerintah seharusnya menghindari langkah tersebut. "Kebijakan ini tentu akan menyulitkan masyarakat, karenanya harus dihindari pemerintah," katanya melalui layanan pesan pada Minggu (8/3).

Solusi Fiskal Alternatif untuk Hindari Beban pada Masyarakat

Lebih lanjut, eks anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 itu menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan pemerintah dalam menyusun rencana penyesuaian kebijakan fiskal. Pemerintah perlu meninjau ulang serta menyesuaikan pengeluaran yang tidak tepat sasaran agar tidak perlu membebani masyarakat dengan kenaikan harga BBM.

"Pemerintah mesti meninjau dan menyesuaikan kembali pos-pos pengeluaran anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien," bebernya.

Mulyanto juga menyarankan agar pemerintah melakukan rasionalisasi dan realokasi belanja negara yang tidak prioritas. Peninjauan program yang menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penjadwalan ulang proyek yang kurang mendesak, serta peningkatan efisiensi belanja negara bisa membuka ruang fiskal tanpa membebani masyarakat lebih jauh.