Megawati Sebut Pemberdayaan Perempuan Merupakan Faktor Penentu Kualitas Negara dan Pemerintahan

FAJAR.CO.ID, RIYADH -- Presiden RI Kelima yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri resmi menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Arab Saudi, Senin (9/2/2026).

Penganugerahan ini menjadi sangat istimewa karena Megawati tercatat sebagai tokoh pertama di luar warga negara Arab Saudi yang menerima gelar kehormatan dari universitas perempuan terbesar di dunia tersebut.

Pada kesempatan itu, Megawati salah satunya menyinggung tentang pemberdayaan perempuan. Dia mengakatan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan faktor penentu kualitas negara dan pemerintahan.

Menurut Megawati, negara yang mengecualikan perempuan dari ruang pengambilan keputusan berisiko kehilangan keseimbangan sosial, moral, dan peradabannya.

“Pemberdayaan perempuan bukanlah ancaman terhadap nilai, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia merupakan syarat bagi negara yang percaya pada masa depannya sendiri,” kata Megawati dalam keterangan tertulis, Senin.

Megawati menyampaikan bahwa negara tidak boleh dipahami semata sebagai struktur administratif atau kekuasaan politik, melainkan sebagai peradaban yang hidup dan bertumpu pada nilai, sejarah, serta tanggung jawab moral.

Dalam kerangka tersebut, keterlibatan perempuan bukanlah isu tambahan, melainkan bagian esensial dari pembangunan negara yang adil dan berkelanjutan.

“Negara yang besar adalah negara yang mampu menghimpun seluruh potensi kemanusiaannya. Negara yang kuat adalah negara yang tidak membiarkan separuh dari kekuatan sosialnya berada di pinggir sejarah,” ujar Megawati dalam pidatonya.

Pemberdayaan Perempuan Tidak Bolah hanya soal Keterwakilan

Sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dan presiden perempuan pertama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Megawati menegaskan bahwa pengalamannya di pemerintahan menunjukkan keterlibatan perempuan berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan publik.

Ia menyebut, pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun dengan mengecualikan perempuan dari proses pengambilan keputusan.

Megawati juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh dipersempit pada persoalan keterwakilan jabatan semata.

Menurutnya, yang lebih penting adalah keterlibatan perempuan secara bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara. Negara, kata dia, harus memastikan bahwa perempuan memiliki ruang, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan bernegara.

Keseimbangan dan Legitimasi Moral

Dalam pidatonya, Megawati mengaitkan isu pemberdayaan perempuan dengan prinsip keadilan yang bersifat universal. Ia menegaskan bahwa peradaban yang menyingkirkan perempuan dari pusat tanggung jawab publik pada akhirnya akan kehilangan keseimbangan dan legitimasi moralnya sendiri.

Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk putra Megawati yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan M. Prananda Prabowo dan istri Nancy Prananda, Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga putri Megawati, serta jajaran diplomatik Indonesia termasuk Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad.