Isu Ribuan PPPK Terancam Dirumahkan, Gubernur Kaltim Pastikan Belanja Gaji Pegawai Masih Aman

FAJAR.CO.ID, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan struktur belanja gaji pegawai masih berada di bawah batas maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjelang penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang akan mulai berlaku penuh pada tahun 2027.

Kebijakan pembatasan belanja gaji pegawai ini sempat menimbulkan kekhawatiran di sejumlah daerah, terutama terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kondisi fiskal Kaltim hingga kini masih aman dan tidak akan mengalami tekanan yang sama seperti yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menghadapi potensi perumahan ribuan PPPK akibat penyesuaian kebijakan tersebut.

"Kebetulan Kaltim enggak sampai 30 persen. Di bawah itu. Nanti bisa konfirmasi ke Sekprov (Sekretaris Provinsi Kaltim), ya," katanya saat ditemui pada Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa porsi belanja gaji pegawai di Pemprov Kaltim saat ini baru mencapai sekitar 24 persen dari total APBD. Angka tersebut memberikan ruang fiskal yang cukup sebelum batas maksimal 30 persen diberlakukan secara penuh dalam beberapa tahun mendatang.

"Sementara di kita belum sampai 30 persen. Kalau sekarang, kalau tidak salah sekitar 24 persen belanja pegawai kita, jadi masih di bawah batas," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait penyesuaian penghasilan pegawai, termasuk kemungkinan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).