Iran dan Perlawanan Algoritma

Oleh: Yanuardi Syukur
(Dosen Antropologi Universitas Khairun)

Pada 27 Februari 2026, sehari sebelum rudal Tomahawk menghujani Tehran, Presiden Trump mengeluarkan perintah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu melarang seluruh lembaga federal menggunakan teknologi AI dari Anthropic.

Perusahaan rintisan California yang didirikan pada 2021 ini dinyatakan sebagai "risiko rantai pasokan terhadap keamanan nasional,” sebuah sebutan yang sebelumnya hanya disematkan kepada perusahaan asing musuh AS.

Mengapa?

Karena Anthropic menolak memberikan akses tanpa batas kepada Pentagon. Alasannya sederhana namun fundamental: AI generasi sekarang belum cukup andal untuk senjata otonom yang dapat membahayakan warga sipil, dan penggunaan untuk pengawasan massal warga Amerika adalah pelanggaran hak dasar.

Peristiwa ini menandai momen langka dalam sejarah perang modern. Sebuah perusahaan teknologi berani menarik garis etika di hadapan negara adidaya. Anthropic bukan perusahaan biasa. Sebagai Public Benefit Corporation, ia secara hukum terikat tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Fokusnya adalah membangun sistem AI yang andal, aman, mudah dipahami, dan tetap bisa dikendalikan manusia. Dario Amodei, CEO-nya, menyatakan dengan tegas bahwa "AI dapat merusak, bukan membela, nilai-nilai demokrasi." Ini adalah pernyataan bahwa inovasi teknologi tidak boleh sepenuhnya tunduk pada logika militer.

Maria Sapignoli (2021) dalam "Anthropology and the AI-Turn in Global Governance" mengingatkan bahwa pendekatan antropologi terhadap AI harus melampaui analisis dampak teknologi. Kita perlu memahami AI sebagai kultur—sebuah sistem pengetahuan yang membentuk cara kita melihat, memahami, dan bertindak di dunia. Dalam kasus Anthropic, kita menyaksikan bagaimana nilai-nilai etika seperti keamanan, kontrol manusia, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat bertabrakan secara frontal dengan logika militer yang menuntut efisiensi tanpa batas.