Hakim MK Saldi Isra Dikritik Imbas Pernyataannya soal Gugatan PPPK Setara PNS: Menusuk dan Menyakitkan!

FAJAR.CO.ID - Pernyataan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra yang menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah mengetahui konsekuensi statusnya dan menuntut kesetaraan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuai kritik tajam. Advokat Andhika Ujiantara dari Antara Law Office and Partners menilai pernyataan tersebut sangat menusuk dan menyakitkan bagi PPPK, yang dianggapnya sebagai korban sistem yang tidak berpihak.

Andhika menjelaskan bahwa PPPK bukanlah pilihan sukarela, melainkan sebuah "terminal darurat" setelah perjalanan panjang penuh perjuangan. Ia mengingatkan sejarah panjang tenaga honorer yang sejak 2005 dijanjikan pengangkatan menjadi CPNS namun tidak pernah terealisasi secara adil. "PPPK adalah terminal darurat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Lihat sejarah awal mulanya, bapak mungkin perlu lihat kembali catatan sejarah yang mereka simpan di dalam ingatan, keringat, bahkan darah mereka," katanya.

Sejarah Panjang dan Ketidakpastian Tenaga Honorer

Andhika mengurai bahwa sejak PP Nomor 48 Tahun 2005, tenaga honorer bertahan karena janji pengangkatan CPNS, sementara daerah sangat membutuhkan mereka. Namun, ketidakpastian terus berlanjut hingga muncul kategori K1 dan K2 dengan disparitas gaji yang sangat tajam dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Pada 2013, lebih dari 600.000 honorer K2 bertaruh nasib, namun hanya sepertiga yang lolos seleksi. Sisanya dibiarkan terlunta-lunta hingga terbit UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang mengubah aturan main menjadi ASN harus berstatus PNS atau PPPK.

"Mereka sering dijadikan alat intervensi politik, dan bahkan menanggung kerja PNS yang merasa kastanya lebih tinggi," beber Andhika. Ia menegaskan bahwa PPPK bertahan bukan karena kebodohan, melainkan kesetiaan dan kebanggaan dalam pelayanan publik. Namun regulasi yang ada tidak pernah berpihak, termasuk UU Nomor 20 Tahun 2023 yang mewajibkan penghapusan honorer per Desember 2024, sehingga mereka dipaksa masuk jalur PPPK karena tidak ada pilihan lain.