ASN-Pekerja Swasta akan WFH Setelah Lebaran Demi Hemat BBM, Pelayanan Publik Jadi Korban?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI mendorong pemerintah membuat desain kebijakan work from home (WFH) secara jelas dan terukur jika nantinya diterapkan. Bukan dengan cara gegabah tanpa perhitungan dan kajian matang.

Hal menanggapi usulan berbagai pihak agar ASN bekerja dari rumah atau WFH sebagai upaya efisiensi BBM di tengah potensi dampak ekonomi akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah. Salah satunya dari usulan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

"Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur," kata Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/3/2026).

Menurut Politisi Partai NasDem itu, pemerintah perlu menghitung secara detail potensi penghematan BBM dari kebijakan tersebut. Selain itu, ia menekankan agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal, meski diterapkan WFH.

"(Perlu dihitung) baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," ujarnya.

Pemerintah juga perlu menentukan instansi atau kementerian mana saja yang dapat menerapkan kebijakan WFH. Sebab, jumlah PNS yang ada saat ini cukup besar.

"Karena instansi dan kementerian kan banyak ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat," pungkasnya.