Amien Rais Peringatkan Prabowo soal People Power

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, kembali memberikan peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto, agar tidak terjebak dalam kepemimpinan tanpa tindakan nyata.

Amien mengawali pandangannya dengan menyoroti kondisi bangsa yang menurutnya tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian.

“Di tengah kepengapan dan kegagapan ataupun kebingungan bangsa dalam membaca masa depan Indonesia muncul tokoh-tokoh bangsa dari kalangan sipil maupun militer yang mengibarkan bendera perlunya perubahan,” ujar Amien dikutip fajar.co.id pada Minggu (8/2/2026).

Lahirnya GMKR

Ia menyebut, kegelisahan tersebut melahirkan sebuah inisiatif politik bernama Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) yang digagas oleh sejumlah tokoh sipil dan militer.

“Mereka menggagas pendirian Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR), Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat,” sebutnya.

Dikatakan Amien, para pendiri GMKR memiliki kekhawatiran serius bahwa kedaulatan rakyat saat ini telah runtuh dan tidak lagi berada di tangan rakyat.

“Para pendiri GMKR itu mengkhawatirkan kedaulatan rakyat bisa dikatakan sudah roboh karena pemilik kekuatan atau kedaulatan sudah bukan di tangan rakyat tapi sudah direnggut oleh para basingan mafioso yang berhasil sampai,” ucapnya.

Ia menegaskan, kekuatan oligarki telah jauh menggusur rakyat dari posisi kedaulatannya.

“Cukup jauh dalam menggusur rakyat dari kedaulatan yang dimilikinya,” lanjut Amien.

Indonesia Disebut Sudah Rusak di Era Jokowi

Amien secara khusus menyinggung era pemerintahan Presiden ke-7 RI Jokowi.

Ia menuturkan bahwa sejak periode tersebut, negara tidak lagi menjalankan perannya sebagai penguasa atas nama rakyat.

“Sejak era Jokowi, negara atau pemerintahan tidak lagi menjadi penguasa atas nama rakyat,” imbuhnya.

Amien bahkan menyebut pengelolaan sumber daya alam bangsa tidak lagi berpihak kepada kepentingan nasional.

“Dalam mengelola dan melindungi sumber daya alam milik bangsa Indonesia tetapi oleh rezim Jokowi yang bodoh dan dungu dipersembahkan pada korporatokrasi dan konglomerasi asing,” tegasnya.

Karena itu, Amien menyerukan dukungan terhadap gerakan yang digagas para tokoh sipil dan militer tersebut.

“Oleh karena itu, kita perlu bahkan harus mendukung tokoh sipil dan militer para penelirawan yang membuat gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat dari tangan oligarki,” terangnya.

Prabowo Perlu Hati-hati

Amien juga mengingatkan pemerintahan Prabowo untuk bersikap sangat hati-hati dalam membaca dinamika sosial dan politik nasional.

Ia menilai potensi gejolak sosial bisa saja muncul jika ketidakpuasan publik terus menumpuk.

“Pemerintahan Prabowo harus benar-benar berhati-hati. menghadapi kemungkinan gejolak sosial politik yang meledak menjadi people power,” bebernya.

Menurut Amien, jika hal tersebut terjadi, dampaknya tidak bisa disamakan dengan peristiwa reformasi 1998.

“Kalau sempat terjadi, pasti akan sangat jauh berbeda dengan people power. Di tahun 1998-an itu, 28 tahun yang lalu,” tandasnya.

Pemerintah Perlu Visi yang Jelas