Pemerintah Naikkan Pajak Disejumlah Daerah, Veronica Koman: Bidang Penting Disuruh Efisiensi, Rakyat Kecil Makin Dipajakin

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Hak Asasi Manusia, Veronica Koman menyentil pemerintahan Indonesia. Terkait dengan kebijakan yang diambil belakangan ini.

Lebih khususnya, yakni efisiensi anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025. Kemudian akan berlanjut di 2026.

Kebijakan itu, menyunat anggaran kementerian dan lembaga yang dianggap penting bagi Veronica. Namun sejumlah lembaga dan kementerian lainnya, malah tidak terdampak.

“Bidang penting disuruh efisiensi,” kata Veronica dikutip dari unggahannya di X, Kamis (14/8/2025).

Veronica juga menyoroti regulasi baru yang memaksakan rakyat untuk menyetor pajak ke pemerintah. Walau Veronica tak mendetai pajak dimaksud.

“Rakyat kecil makin dipajakin,” ucapnya.

Tapi menurutnya, semua kebijakan yang diambil pemerintah. Tujuannya untuk menggendutkan penguasa.

“Supaya penguasa bisa dibanyakin dan digendutin,” pungkasnya.

Diketahui, APBN 2026 dipastikan akan dilakukan efisiensi anggaran. Itu telah diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sementara itu, rencana objek pajak dan cukai baru terus menggelinding.

Seperti cukai makanan asin, kenaikan pajak bumi dan bangunan, dan sejumlah hal lainnya.

Sebelumnya, peristiwa demo besar-besaran di Kabupaten Pati yang berujung ricuh diawali kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pemukiman (PBB-P2).

Kenaikan itu sangat siginifikan mencapai 250 persen yang tentu saja memberatkan warga ditambah lagi kondisi ekonomi warga yang merosot secara nasional di Indonesia.

Ribut-ribut soal Pati, ternyata bukan hanya daerah di Jawa Tengah itu yang mengalami kenaikan signifikan. Hasil penelusuran fajar.co.id, sejumlah daerah juga mengalami kenaikan.