Jika Tito dan Bahlil Tidak Dipecat, Nicho Silalahi Nilai Sengketa 4 Pulau Operasi Intelijen Pengalihan Isu

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Aktivis Nicho Silalahi berspekulasi. Jika Presiden Prabowo Subianto tidak memecat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Itu diungkapkan Nicho menanggapi putusan pemerintah menetapkan empat pulau yang bersengketa antara Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh, masuk dalam wilayah Aceh. Padahal Tito sebelumnya menetapkan bagian dari Sumut.

“Kalau pak @prabowo tidak memecat Tito Karnavian Sebagai Menteri Dalam Negeri dan Bahlil Selaku Menteri ESDM maka bisa kita simpulkan bahwa keributan 4 Pulau antara Aceh - Sumut memang sengaja di orkestrasi Dengan Pola Kerja Intelijen,” kata Nicho dikutip dari unggahannya di X, Rabu (18/6/2025).

Hal tersebut, menurut Nicho dilakukann untuk mengalihkan publik pada dua isu. Yakni ijazah Presiden ke-7 Jokowi dan polemik tambang di Raja Ampat.

“Untuk menutupi isu Dugaan Ijazah Palsu
@jokowi dan Kerajaan Bisnis Oligarki Serta Tambang di Raja Ampat,” terangnya.

Menurutnya, ada pola dalam operasi intelijen. Pada akhirnya berakhir dengan solusi.

“Dalam pola Operasi Intelijen itu sangat sederhana Yaitu "Ciptakan Masalah, Beri Reaksi dan Kasih Solusi",” imbuhnya.

Ia lalu memaparkan dugaan pola yang ia maksud. Dimulai dari Mendagri diKeluarkan Untuk "Ciptakan Masalah".

Kemudian Gubernur Aceh dan Sumut digunakan Untuk "Memberi Reaksi" Agar Polemik 4 Pulau itu Diterima Publik.

“Munculnya Mensekneg dan Wakil Ketua DPR untuk "Kasih Solusi" Sehingga menjadikan@prabowo sebagai Pahlawan yang terkesan Adil dan Bijaksana,” paparnya.