Pemerintah Alihkan Anggaran Diskon Listrik ke Subsidi Upah dan Bantuan Sosial

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen resmi dibatalkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, keputusan ini diambil dalam rapat bersama para menteri karena proses penganggarannya yang terlambat.

“Sehingga, kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan (diskon tarif listrik) tak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.

Padahal sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyebutkan bahwa diskon listrik termasuk dalam enam paket subsidi dan bantuan yang disiapkan pemerintah. Namun, pemerintah kini memilih untuk mengalihkan fokus ke skema bantuan lain yang dianggap lebih siap dan berdampak langsung.

Sebagai pengganti, alokasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) ditingkatkan. Bantuan yang semula direncanakan sebesar Rp 150 ribu per bulan, kini dinaikkan menjadi Rp 300 ribu per bulan. Sri Mulyani menuturkan, BSU akan disalurkan kepada 17,3 juta pekerja serta 565 ribu guru honorer selama Juni dan Juli 2025. “Jadi, dua bulan Rp 600 ribu,” katanya.

Selain BSU, pemerintah juga meluncurkan berbagai stimulus di sektor transportasi. Masyarakat dapat menikmati diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, potongan harga tiket pesawat melalui kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 6 persen, dan diskon tiket kapal laut hingga 50 persen. Program ini akan berjalan selama dua bulan, dengan total anggaran mencapai Rp 940 miliar.

Tak hanya itu, diskon tarif tol sebesar 20 persen juga akan diberlakukan selama Juni dan Juli. Sri Mulyani menyebutkan, kebijakan ini diperkirakan akan menyentuh 110 juta pengendara yang melintas di jalan tol dalam periode tersebut. “Untuk ini, akan dilakukan melalui operasi non-APBN karena dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum sudah memberi surat edaran kepada badan usaha jalan tol mengenai kebijakan diskon tarif tol,” jelasnya.