
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mendorong perubahan signifikan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, transformasi digital menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan modern.
Salah satu gebrakan utama adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS secara menyeluruh di seluruh lini Perusahaan Daerah (Perusda), menghapus penggunaan uang tunai dalam transaksi pelayanan publik.
"Langkah ini tidak hanya memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, tetapi juga sejalan dengan semangat tata kelola BUMD yang bersih dan profesional," jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat tatap muka dengan Plt Direksi BUMD di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (2/6/2025).
Hadir pada kesempatan ini, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Ricky Satria. Ia juga salah satu penggagas
QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard). Selain itu, hadir tim Ahli Pemkot Makassar, Andi Hudli Huduri, Dara Nasution.
Hadir juga, Plt Dirut Perusda Makassar, dinataranya. Hamzah Ahmad Plt Direktur Utama PDAM, Nanang Sutarjo Direktur Keuangan.
Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali selaku Plt Direktur Utama. Sementara itu, Perumda Pasar Makassar Raya hadir Plt Direktur Utama Ali Gauli Arif, Direktur Keuangan Aiman.
Untuk Perumda Terminal Makassar Metro, Elber Makbul Amin selaku Plt Dirut, didampingi Amir Hamzah dari Dirut Keuangan.
Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa digitalisasi dan keterbukaan informasi adalah pondasi penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: