Akuntan Ini Sampaikan Saran untuk Selamatkan APBN: Hapus 180.000 Mobil Dinas

​FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penulis kenamaan yang juga diketahui seorang akuntan, Tere Liye, melontarkan kritik tajam terkait pemborosan anggaran negara yang dialokasikan untuk fasilitas kendaraan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam analisisnya, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menyoroti angka fantastis 190.000 unit mobil dinas yang saat ini membebani keuangan negara di tengah situasi ekonomi yang sulit.

​Anggaran Fantastis di Tengah Bayang-Bayang Utang

​Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 190.000 mobil dinas yang tersebar dari level menteri hingga pejabat daerah. Tere Liye merinci bahwa anggaran untuk mobil menteri dan eselon 1 rata-rata mencapai Rp1 miliar per unit, sementara kepala daerah memiliki keleluasaan anggaran yang lebih besar.

​"Jika diasumsikan pembaruan unit dilakukan setiap lima tahun, negara menghabiskan sedikitnya Rp100 triliun hanya untuk pengadaan," ungkapnya.

Angka ini belum termasuk biaya operasional harian. Dengan estimasi konsumsi BBM sebesar Rp100.000 per hari per mobil, negara harus merogoh kocek Rp19 miliar setiap harinya hanya untuk bensin kendaraan dinas.

​Kritik ini muncul di tengah kondisi utang negara yang nyaris menyentuh angka Rp10.000 triliun dan defisit anggaran yang kian melebar. Tere Liye mengingatkan bahwa menurut standar Bank Dunia, sekitar 200 juta penduduk Indonesia masih masuk kategori miskin.

​Jurus Pamungkas: Hapus Fasilitas, Pakai Transportasi Umum

​Sebagai solusi konkret, sosok yang dikenal vokal ini menawarkan tiga langkah strategis untuk melakukan penghematan nasional secara masif:

1. ​Pangkas Drastis Unit: Menjual 180.000 unit mobil dinas dan menyisakan hanya 10.000 unit untuk operasional esensial seperti RSUD dan Puskesmas.
2. ​Hapus Fasilitas Permanen: Menghapuskan fasilitas kendaraan dinas selamanya dan mendorong ASN serta pejabat untuk menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi.
3. ​Efisiensi Sumber Daya Manusia: Penghapusan mobil dinas secara otomatis memangkas biaya ajudan, pengemudi, dan biaya perawatan yang melekat pada fasilitas tersebut.

​"Satu mobil dinas itu bisa dikawal atau diurus oleh banyak orang. Itu pemborosan yang luar biasa. Negara maju sudah lama tidak memberikan fasilitas mobil dinas kepada pejabatnya," tegasnya.